Sebagai rubrik penyedia edukasi hukum berupa tanya jawab
 
Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline selama sepekan, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial. Mulai dari kesalahan pada akta nikah, sampai daya mengikat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Pada dasarnya pertimbangan hukum menjadi dasar putusan dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta dapat dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pertimbangan hukum ini wajib dimuat dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf e
 
Pertimbangan hukum dapat dibagi menjadi dua: Racio Decidendi dan Obiter Dicta. Obiter dicta tidak mengikat dan tidak wajib dikemukakan oleh hakim, sedangkan ratio decidendi merupakan pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan.
 
Selengkapnya:
 
Dokter dalam memberikan surat keterangan harus sesuai prosedur, yakni dengan melakukan pemeriksaan atau tes terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 7
 
Apabila tidak sesuai prosedur, dokter dapat diberikan sanksi pidana atas perbuatannya membuat surat keterangan palsu berdasarkan Pasal 267
 
Selengkapnya:
 
Suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, bukan pengadilan negeri.
 
Bagaimana cara mengesahkan dan melaporkan perjanjian kawin tersebut? Simak ulasan lengkapnya dalam artikel
 
Adanya kesalahan pada kutipan akta nikah, tidak menyebabkan perkawinan batal karena hal ini tidak termasuk pada hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan.
 
Bila tanggal pelaksanaan perkawinan yang tercantum dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan yang sesungguhnya karena kesalahan redaksional, maka terhadap akta tersebut dapat dimintakan pembetulannya.
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca artikel
 
Pencatatan kelahiran yang terlambat dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil setelah mendapat keputusan kepala instansi pelaksana setempat. Pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran yang pencatatannya melampaui batas waktu dikenakan denda administratif.
 
Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1)
 
Selengkapnya :
 
Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan
 
          Selengkapnya:
 
Surat Keputusan Bersama Menteri mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku berdasarkan Pasal 8 ayat (2)
 
Selengkapnya :
 
Prosedur pengesahan badan hukum Perkumpulan didahului dengan mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) melalui
 
Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
 
Selanjutnya, permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian, dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan juga harus mengunggah akta pendirian Perkumpulan untuk kemudian memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan.
 
Selengkapnya:
 
Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran (terlambat), pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Jadi, warga yang terlambat mencatatkan kelahiran cukup meminta keputusan tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
 
Mengenai syarat permohonan pembuatan akta kelahiran dapat disimak dalam artikel
 
Pengawas Pemilihan Lapangan (“PPL”) diberi kewenangan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Atas dasar kewenangan itu, sebagai bagian dari lembaga pengawas pemilihan, PPL berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang disampaikan kepadanya.
 
Penjelasan lebih lanjut silakan simak dalam ulasan artikel
 
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8f81f3ea586/dari-kesalahan-pada-akta-nikah-hingga-daya-mengikat-pertimbangan-putusan-mk