Beragam persoalan penataan regulasi, mulai hiper/over regulasi, saling tumpang tindih, hingga saling bertentangan selama ini juga menjadi perhatian pemerintah. Persoalan ini kerap menjadi hambatan dalam upaya kemudahan berusaha di Indonesia terutama sektor perizinan dan investasi.
 
Pernyataan ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di sebuah seminar
 
”Upaya implementasi reformasi regulasi menata kelembagaan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat mendesak,” ujarnya.
 
Menurutnya, ide pembentukan lembaga legislasi sebagai pengelola regulasi mesti dipahami sebagai upaya penataan fungsi yang tidak mengarah pada pembubaran  kementerian/lembaga atau unit kerja tertentu, tetapi merelokasi atau penggabungan unit tertentu sebagai satu kesatuan.
 
Bambang mengaku telah melakukan kajian reformasi regulasi bersama Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK). Sejak 2016-2017, Bappenas telah mengawasl simplikasi regulasi dengan fokus pada beberapa sektor yaitu perizinan, investasi, tata niaga, ekspor dan impor dengan meningkatkan kemudahan berusaha. Keempat sektor menjadi fokus, karena berdampak signisifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
 
“Yang salah satunya menjadi indikator dalam peringkat
 
Sepanjang 2016, simplikasi 234 regulasi yang dicabut. Kemudian 75 regulasi direvisi, serta 19 regulasi beririsan dengan paket kebijakan ekonomi dari total kementerian/lembaga. Sementara pada 2017, simplikasi regulasi sebanyak 106 regulasi yang dicabut. Kemudian 91 direvisi, dan 237 regulasi digabung menjadi 30 regulasi dari total 21 kementerian/lembaga.
 
Lalu, hasil kajian tersebut menunjukan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga masih lemah. Hal ini disebabkan tidak terdapat otoritas yang kuat dan membuat kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dalam penataan regulasi. “Fungsi harmonisasi ataupun perencanaan hanya bersifat koordinatif dan lebih fokus pada kewenangan teknis,” lanjutnya.
 
Menurutnya, lembaga pengelola regulasi semestinya dapat memastikan perencanaan regulasi dan mengatasi ego sektoral dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan tidak hiper regulasi dan saling tumpang tindih. Dengan kualitas regulasi yang baik dapat memberi kepastian hukum sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan.
 
“Kami juga akan mengkoordinasikan sistem teknologi informasi bidang hukum untuk mendukung pelaksanaan reformasi regulasi yang berbasis
 
Dalam kesempatan yang sama pendiri PSHK, Chandra M Hamzah menilai selain banyak regulasi tumpang tindih, peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian dan masih berlaku tanpa pernah dicabut. Ia memberi satu contoh UU No.32 Tahun 1948 tentang Pembatasan Transaksi Tunai yang masih berlaku.
 
“Penegak hukum bila menerapkan UU 32/1948 ini, banyak sekali masyarakat (yang melakukan transaksi tunai) bakal dijebloskan ke penjara. Karena salah satu ketentuannya menyebutkan transaksi di atas Rp25 ribu harus melalui jasa perbankan,” ujar Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011.
 
Senada, Direktur Eksekutif PSHK, M. Nur Sholikhin
 
Hanya saja, tambahnya, usulan pembentukan lembaga baru bidang regulai mesti dipahami sebagai upaya dan ikhtiar menata fungsi legislasi agar lebih baik. Dan tidak mengarah pada pembubaran unit kerja tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkan unit tertentu sebagai satu kesatuan. “Reformasi penataan regulasi dari aspek kelembagaan ini diharapkan membawa perbaikan dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.”

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c668d4a93714/ide-lembaga-legislasi-tak-hapus-kelembagaan-lain