Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau kepada publik sebagai wajib pajak (WP) untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan 2018. Pasalnya, batas akhir penyerahan SPT tersebut paling lambat pada Minggu, 31 Maret 2019.
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Seksama mengingatkan agar publik yang telah menerima dokumen pemotongan pajak segera menyerahkan SPT tersebut lebih awal untuk menghindari risiko server overload dan kegagalan sistem. Publik juga dapat melaporkan SPT secara elektronik dengan e-Filing dan e-Form yang dapat diunduh di portal DJP Online.
 
Menurut Yoga, layanan elektronik tersebut lebih mudah dibandingkan secara manual yang masih menggunakan dokumen kertas. Sebab, lapor pajak melalui e-Filing dapat dilakukan tanpa proses antre dan dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, e-Filing juga lebih mudah karena sudah dilengkapi dengan fitur auto-calculation sehingga jumlah pajak yang terutang serta status laporan dapat langsung diketahui.
 
Jumlah WP yang telah menyerahkan SPT sebanyak 6.997.000 pelaporan. Jumlah tersebut termasuk 188 ribu WP Badan. “Tadi pagi, 6,997 juta SPT Tahunan termasuk 188 ribu WP Badan. Jumlah ini meningkat 15,7 persen dibandingkan tanggal yang sama tahun lalu sekitar 6,046 juta SPT,” jelas Yoga saat dikonfirmasi
 
Lebih lanjut, Yoga menilai kemudahan penyerahan SPT dibandingkan periode-periode sebelumnya menyebabkan antusiasme masyarakat meningkat. Tercatat,
 
Sementara itu, jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan terdapat sekitar 18,3 juta. DJP menargetkan jumlah pelaporan mencapai 85 persen atau 15,5 juta WP yang menyampaikan SPT Tahunannya.
 
Selain itu, DJP juga membuka
 
 
Penyampaian laporan tersebut di atas tidak diwajibkan bagi Wajib Pajak UMKM, dan/atau Wajib Pajak yang harta tambahannya semata-mata berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia (deklarasi luar negeri).
 
Waktu dan sarana pelaporan dari dua jenis laporan tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun. Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak 2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga. Seperti halnya SPT Tahunan PPh, penyampaian laporan pelaksanaan Amnesti Pajak tersebut dapat dilakukan menggunakan portal DJP Online.
 
Dalam hal laporan harta pasca amnesti pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos atau kurir tercatat ke KPP terdaftar atau KP2KP yang ditunjuk, laporan penempatan harta dinyatakan lengkap apabila terdiri dari softcopy dan hardcopy dari laporan penempatan harta.
 
Strategi
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkap empat strategi yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.
 
Mardiasmo, dalam seminar nasional perpajakan di Jakarta, Kamis, mengatakan strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela.
 
"Kita memperbaiki pelayanan karena masih ada ketidakpuasan. Kita ingin lebih baik lagi karena pada prinsipnya pajak Indonesia masih ‘self assesment’," ujarnya seperti dilansir
 
Strategi kedua, tambah dia, adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.  Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.
 
"Kita memperluas ‘tax awareness’ untuk menyasar Wajib Pajak di masa depan, karena pajak ini untuk kesejahteraan bangsa, bukan untuk pejabat atau menteri keuangan," kata Mardiasmo.
 
Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.
 
Mardiasmo mengharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengurangi beban Wajib Pajak Badan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak.
 
"Karena di Indonesia terjadi anomali, dibandingkan struktur pajak negara maju, backbone pajak itu di Wajib Pajak Orang Pribadi, tapi di Indonesia masih didukung Wajib Pajak Badan," katanya. (ANT)
 

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8f7bf5055ec/ingat-pelaporan-spt-pajak-paling-lambat-akhir-maret