Putusan kasus korupsi yang menjadikan korporasi, PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) —  dulu bernama PT Duta Graha Indah (DGI)—telah berkekuatan hukum tetap (
Dalam keterangan yang diperoleh
Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan  PT DGI atau yang kini bernama PT NKE divonis bersalah dan dihukum membayar denda Rp700 juta serta uang pengganti sekitar Rp85,490 miliar. Selain itu majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan mengikuti lelang pemerintah selama enam bulan. 
Febri meminta instansi pemerintah memerhatikan putusan pengadilan itu. "KPK mengingatkan pada seluruh instansi pemerintahan bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka PT NKE dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah untuk waktu tertentu," tuturnya. 
Tak hanya itu, Febri berharap hukuman ini menjadi pelajaran bagi korporasi lain. "Sanksi ini kami harap sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi korporasi-korporasi lain agar tidak melakukan korupsi," pungkasnya. 
Dikonfirmasi terpisah kuasa hukum PT NKE Soesilo Ariwibowo membenarkan adanya eksekusi ini. "Iya pembayaran uang pengganti dan denda," ujarnya saat dikonfirmasi
Soesilo menjelaskan metode pembayaran uang pengganti puluhan miliar itu dan bagaimana cara PT NKE melunasi pembayaran, termasuk apakah perusahaan itu harus menjual asetnya. Sebab usai pembacaan amar putusan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT NKE selaku perwakilan perusahaan berkata akan menjual aset untuk membayar uang pengganti serta denda. 
"Transfer ke rekening KPK, nanti KPK setor ke rekening negara, soal jual aset saya tidak tahu," terangnya. 
PT NKE yang sebelumnya bernama PT DGI merupakan perusahaan pertama yang dijerat oleh KPK dan divonis bersalah. Korporasi ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan tujuh proyek milik pemerintah lainnya. Hakim meyakini, PT NKE mendapatkan keuntungan sekitar Rp240,098 miliar dari 8 proyek itu. 
Dari keuntungan tersebut, sebesar Rp67,510 miliar diduga diberikan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin. Sehingga, total keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut adalah Rp121,222 miliar yang harus dikembalikan ke negara.
DGI/NKE sebelumnya sudah menitipkan Rp35,732 miliar di rekening KPK sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Berdasarkan penghitungan tersebut, maka total uang pengganti yang belum dibayar adalah sebesar Rp85,490 miliar. 

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6688e98f41e/kpk-eksekusi-aset-terpidana-korupsi-korporasi