Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk calon anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden yang akan digelar serentak pada 17 April 2019
 
Guna mewujudkan gelaran pemilu yang jujur, adil, dan bersih mendorong Komisi Yudisial (KY) bersama
 
Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan MoU ini untuk mempererat hubungan kerja sama antara kedua lembaga terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu maupun penyelesaian perkara pemilu di pengadilan. Bawaslu memiliki peran strategis untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sedangkan, KY berwenang untuk mengawasi hakim yang menangani perkara pemilu di pengadilan.
 
“Kerja sama ini diwujudkan dengan tukar menukar informasi terkait pelanggaran pemilu dan penanganan perkara-perkara pemilu di pengadilan, sehingga pelanggaran pemilu dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan fair, objektif dan transparan,” kata Jaja saat dihubungi.
 
Bawaslu juga dapat meminta bantuan kepada KY apabila saat menjalankan tugasnya menghadapi permasalahan hukum hingga berujung di pengadilan. Jika ada perkara yang menjadi pemantauan Bawaslu dan masuk ranah pengadilan, Bawaslu juga dapat meminta KY melakukan pengawasan hakim di pengadilan termasuk saling tukar menukar informasi jika terjadi pelanggaran oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu di pengadilan.
 
Jaja melanjutkan kerja sama ini juga untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis atau kerusuhan selama penangangan perkara pemilu di pengadilan. Apabila terjadi tindakan yang merendahkan keluhuran martabat hakim, KY akan mengambil langkah hukum atau langkah lain dalam bentuk advokasi represif sebagai upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman.
 
“Pelaksanaan Pemilu 2019 perlu didukung seluruh elemen masyarakat. Karena itu, KY sangat berharap agar masyarakat membantu KY untuk melakukan pemantauan persidangan pemilu agar berlangsung bersih dan adil,” tuturnya.
 
Bentuk desk pemilu
Sebagai lembaga negara mandiri dan memiliki komitmen penuh, KY telah menyiapkan Desk Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen KY untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bersih. Pembentukan
 
Tugas Desk Pemilu ini, KY akan melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan; pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu; serta mengambil langkah advokasi terhadap hakim yang direndahkan keluhuran martabatnya selama menjalankan tugasnya dalam menangani perkara pemilu.
 
Pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi memunculkan sengketa pelanggaran administratif pemilu yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan, pelanggaran tindak pidana pemilu diselesaikan di pengadilan umum.
 
“Desk Pemilu ini upaya KY mendorong konsepsi keadilan pemilu atau
 
Dia melanjutkan pemantauan persidangan pemilu merupakan langkah pencegahan KY dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi. KY juga sudah menyiapkan panduan pemantauan sidang-sidang pemilu yang akan dipakai tim pemantau. Karena itu, KY mengajak semua elemen masyarakat untuk membantu menciptakan peradilan yang bersih.
 
Dalam melakukan pengawasan hakim, KY menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu. KY akan tukar-menukar informasi terkait pelanggaran pemilu dan penanganan perkara-perkara Pemilu di pengadilan bekerja sama dengan Bawaslu.
 
“Diharapkan penyelesaian pemilu (di pengadilan) ini benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilu ini dilakukan secara bersih dan adil.”

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8f675f021b4/ky-bawaslu-kolaborasi-awasi-perkara-pemilu-di-pengadilan