Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tengah menyusun Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu. Standar Layanan ini diharapkan lebih memberi perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan, dalam hal misalnya terjadi penyimpangan pemberian bantuan hukum.
 
Dalam siaran persnya, Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto mengatakan, advokat yang bernaung dalam OBH adalah advokat istimewa. Sebab, separuh dari niat mereka berpraktik di dunia kepengacaraan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum. Karena itu, pemerintah melalui BPHN mengapresiasi dengan mengucurkan anggaran bantuan hukum terhadap OBH yang terakreditasi dan terverifikasi.
 
“Pemberian bantuan hukum harus memenuhi Standar Minimum yang layak, sehingga perlu ada rumusan terkait konsep Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum,” kata Prof R. Benny, dalam FGD bertajuk “Pembentukan Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum dan Sinergitas antara Advokat, Paralegal, dan Penyuluh Hukum” di Aula BPHN Jakarta, Jumat (15/2).
 
Benny melanjutkan Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum ini akan menjadi pedoman bagi advokat yang bernaung dalam OBH. Sejauh ini, konsep Standar Layanan Bantuan Hukum mencakup layanan litigasi maupun nonlitigasi, dimulai tahap permohonan bantuan hukum hingga kasus itu berkekuatan hukum tetap. BPHN sendiri masih terus menyempurnakan konsep ini dengan meminta masukan dari
 
Hingga saat ini, tercatat ada 524 OBH telah terakreditasi dan terverifikasi dengan total advokat sebanyak 2.557 advokat. Jumlah advokat tersebut, kata Prof R. Benny, masih sangat minim dibanding dengan jumlah penduduk, belum lagi sebaran OBH pada Kabupaten/Kota yang belum merata. Dari 514 Kabupaten/Kota, 512 Kabupaten/Kota yang telah memiliki OBH di wilayahnya.
 
“Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum ini mengarahkan OBH untuk melaksanakan kegiatan bantuan hukum kepada orang miskin sesuai pedoman standar layanan yang nantinya akan dirumuskan bersama,” kata Prof R. Benny.
 
Penyusunan konsep Standar Layanan Bantuan Hukum masih terus disempurnakan. Selain melibatkan organsisasi profesi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), BPHN juga melibatkan kalangan penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. BPHN pun meminta masukan dari Kementerian/Lembaga, antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, masyarakat sipil, atau LSM.
 
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, M Yunus Affan mengatakan BPHN akan menjaring masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum. Berdasarkan pengalamannya, Yunus khawatir masih ada perlakuan berbeda dari advokat kepada masyarakat pencari keadilan terutama masyarakat tidak mampu. Padahal, baik UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melarang advokat menelantarkan klien yang meminta bantuan hukum.
 
“Masyarakat tidak mampu yang mendapat bantuan hukum gratis tidak cukup mengucapkan terima kasih ketika dilayani dengan baik, mereka akan berlinang air mata karena terharu,” kata Yunus.
 
Memetakan masalah dulu
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, yang hadir sebagai narasumber, mengapresiasi upaya BPHN yang telah menginisasi pembuatan Standar Layanan Bantuan Hukum. Namun sebelum pada tahap itu, Isnur usul agar BPHN memetakan permasalahan yang dialami OBH untuk mendapat gambaran kondisi di lapangan.
 
“Bagi kami, jangan sampai uang (anggaran bantuan hukum) itu disalahgunakan. Ini bagian dari memastikan uang anggaran bantuan hukum digunakan dengan benar dan optimal,” kata Isnur.
 
Isnur berpendapat kerja advokat meskipun mereka bernaung di bawah OBH adalah kerja yang mandiri. Kemandirian dalam konteks ini, kata Isnur, misalnya terkait cara kerja atau ‘gaya’ advokat. Ambil contoh, advokat memiliki strategi dan kebiasaan masing-masing dalam menempuh upaya hukum ketika membela klien baik upaya hukum biasa ataupun menggelar aksi.
 
“Jangan sampai Standar Layanan Bantuan Hukum itu nantinya masuk terlalu dalam hingga ke ranah yang sepatutnya menjadi bagian kerja advokat yang bebas dari intervensi,” ujarnya.
 
Menurut Isnur, Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum lebih tepat dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai pedoman Organisasi Bantuan Hukum. Dalam pengaturannya, BPHN mesti detil mengatur layanan standar yang wajib diberikan kepada masyarakat pencari keadilan baik litigasi maupun nonlitigasi.
 
“Dalam hal konsultasi hukum, perlu standar minimum misalnya, harus dilakukan tahapan menggali peristiwa hukum, memeriksa bukti-bukti perkara, memberikan pendapat hukum. Sebisa mungkin, klien mendapatkan pendapat hukum. Mereka berhak mendapatkan respon dan advokat wajib berikan

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a476288ba9/libatkan-pemangku-kepentingan–bphn-susun-standar-layanan-bantuan-hukum