Menjelang pelaksanaan debat kandidat tahap II Pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minggu, 17 Februari, terdapat sejumlah masukan dari berbagai kalangan terkait substansi debat. Debat yang akan mempertemukan kedua Calon Presiden dari masing-masing nomor urut ini akan mengangkat tema terkait Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur. Dari sejumlah masukan yang ada, salah satu diantaranya adalalh terkait reformasi regulasi sektor energi di level makro.
Koordinator Nasional
Revisi Undang-Undang sektor energi yang hingga saat ini
Pekerjaan rumah lain regulasi di sektor energi adalah keselarasan dan harmonisasi kebijakan dan regulasi energi dengan sejumlah ketentuan sektoral. Misalnya, antara UU Energi dengan UU Migas – UU Pertambangan dan Ketenagalistrikan dan juga pada kebijakan turunan seperti RUEN-RUPTL-RKAB dan sebagainya. Tidak kalah penting adalah komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan energi dalam implementasinya. Problem terbesar sektor ini adalah adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya konsistensi pelaksanaan antar kebijakan atau antar regulasi.
Selain masukan terkait reformasi regulasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan energi, PWYP mengingatkan terkait adanyaproblematika terkait ketersediaan energi, menipisnya cadangan, dan pengendalian konsumsi. Saat ini, cadangan sumber daya energi Indonesia semakin menipis di tengah menurunnya eksplorasi, pencadangan, dan investasi hulu. Berbagai sumber data yang dihimpun PWYP menyebutkan cadangan terbukti (
Konsumsi energi kian tahun terus meningkat (energi per kapita tumbuh rata2 7% per tahun:2012-2017) seiring pertambahan penduduk, kebutuhan industri dan kemajuan pembangunan nasional. Pwehatian PWYP juga terkait distribusi dan kontinuitas pemenuhan kebutuhan antara Jawa-Luar Jawa, dan antara kota-desa masih ada ketimpangan. Bagimana kedua kandidat dapat menjawab problem ketahanan energi ini dilihat dari aspek ketersediaan (
PWYP juga mempertanyakanbagaimana arah dan strategi kedua Calon Presiden terkait Pengembangan Infrastruktur Energi Nasional, di tengah minimnya keberadaan kilang pengolahan minyak (
Selain itu, kurangnya integrasi dan adanya kesenjangan infrastruktur antara letak cadangan, jalur transportasi, dan area pemanfaatannya, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur energi, selain kepastian regulasi dan perbaikan iklim usaha. Hal lain juga yang menjadi perhatian PWYP adalah sejauh mana upaya kedua kandidat dalam mengendalikan resiko ketergantungan impor dan subsidi energi.
Peningkatan konsumsi di tengah menurunnya pencadangan dan pengembangan infrastruktur, menempatkan Indonesia pada resiko ketergantungan impor energi, yang bahkan sejak tahun 2011 telah membebani dan membuat defisit neraca perdagangan. Sementara, subsidi energi justru mendominasi alokasi subsidi dari anggaran nasional (APBN), paling tidak dalam lima tahun terakhir. APBN Tahun 2019 saja, mengalokasikan subsidi energi kurang lebih sebesar 156,5 Triliun Rupiah. Secara jangka panjang, alokasi subsidi sebagai pilihan populis di tengah ketergantungan impor dan defisit cadangan harus dikendalikan, karena dapat menjadi
Berikut, sejauh mana komitmen kedua kandidat terhadap mitigasi perubahan iklim, divestasi energi dan pengembangan energi terbarukan.  Indonesia bersama negara-negara G20 lain menyumbang 82 persen dari emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Meski berkomitmen dan telah meratifikasi kesepakatan Paris untuk mencapai penurunan suhu 1,5°C, namun laporan Brown to Green tahun 2018 mengkhawatirkan negara-negara tersebut justru mengarah pada kenaikan suhu hingga 3°C. Salah satu penyumbang emisi GRK adalah energi yang bersumber dari bahan fosil (minyak, batu bara, gas bumi, dll), yang saat ini masih mendominasi hingga lebih dari 65 persen dari sumber energi primer dalam bauran energi nasional.
Sementara, diversifikasi energi ke sumber energi terbarukan (
Fabby Tumiwa dari
IESR sendiri mendorong lima agenda utama yang harus menjai prioritas Calon Presiden jika terpilih.
Fokus
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi, Titi Anggraini mengatakan tantangan kedua Calon Presiden yang paling besar di debat kedua ini adalah menjaga konsistensi agar fokus di visi misi dan tidak bicara pada hal normatif atau sekedar mengangkat isu-isu permukaan. Titi mencatat sejumlah diksi dari dokumen visi misi dan program pasangan calon yang berkaitan dengan tema debat kali ini.
“Dari hasil bacaan saya maka Jokowi-Amin itu ada dia kalo dari 5 tema ini dia menyebut istilah energi itu sampai 27 kali, lalu kalau istilah pangan 16 kali, SDA itu sampai 12 kali meskipun selain SDA ada sumber daya hutan gitu, lalu kemudian infrastruktur 26 kali meskipun infrastruktur itu disebut infrastruktur diplomaai, ekonomi dan lain-lain,” ujar Titi. Pasangan Prabowo-Sandi terlihat lebih fokus pada sektor pangan. Di dokumen visi misi program pasangan 02 menyebut energi sebanyak 5 kali, pangan sampai 14 kali, kemudian SD Cuma sekali. Lingkungan hidup 3 kali dan infrastruktur 6 kali.
Untuk itu Titi mengingatkan, jangan sampai tema debat yang sebenarnya banyak ini kemudian tereduksi oleh fokus-fokus dari masing-masing pasangan calon. “Memang gak dilarang paslon bicara di luar visis misi program,” ujar Titi.

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c67773867d03/reformasi-regulasi-sektor-energi-harus-jadi-prioritas