Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) kembali menghentikan kegiatan 231 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (
 
Dalam jumpa pers di Kantor OJK Jakarta, Rabu (13/2), Ketua Satgas Investasi Tongam L Tobing meminta masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman terhadap
 
Tongam mengatakan saat ini banyak entitas
 
Beberapa langkah pencegahan dan penanganan telah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi terhadap pinjaman online ilegal. Langkah-langkah tersebut adalah dengan mengumumkan
 
Selain itu, OJK menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum, dan meminta peningkatan peran Asosiasi
 
Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan
 
 
Jika laporan atau aduan yang masuk ke Satgas adalah laporan adanya kekerasan dan pelecehan dari penyedia pinjaman online ilegal terhadap nasabah, maka perkara itu masuk ke ranah kejahatan
 
“Misalnya, si A pinjam uang ke aplikasi pinjaman online sebesar Rp10 juta. Terus si A sudah bayar tapi si penyedia aplikasi bilang kalau si A belum bayar, nah yang seperti itu masuk ranahnya Satgas di OJK. Tapi kalau ada pengaduan terkait pelecehan, kekerasan, dan karena pinjaman itu dilakukan secara online, maka kejahatannya disebut kejahatan cyber dan itu ranah Kepolisian RI. Aplikasi-aplikasi ini ‘kan ada dibawah Kominfo, kalau kominfo bisa melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pornografi, terorisme, seharusnya Kominfo bisa dong memblokir aplikasi-aplikasi tersebut,” kata Hendri.
 
Tips Pinjaman Online
Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkelanjutan, Satgas Waspada Investasi memberikan tiga tips kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman
 
Informasi mengenai daftar entitas
 
Hingga Februari 2019, sudah terdapat 99 perusahaan
 
Seperti diatur dalam POJK 77, OJK mewajibkan penyelenggara/platform
 
Selain itu setiap
 

Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6569e5912b7/tak-semua-aduan-fintech-ilegal-dapat-ditindaklanjuti-satgas